uu nomor 17 2003. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. uu nomor 17 2003

File ini berguna untuk memahami latar belakang dan tujuan dari undang-undang tersebut, serta perubahannya. E. Pendekatan ini diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. 2003. UU sapu jagat ini telah berlaku sejak di undangkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 186. Status Peraturan. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; 10. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. 2003/NO. NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Peraturan Terkait a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU Nomor 17 Tahun 2007-lampiran Daftar Isi. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; d. Undang-undang (UU) NO. 1. Status: BERLAKU. 6. 5. NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Selama ini. pdf. Pasal 17 (1) Sebelum Kabupaten Melawi dan Sekadau dapat menetapkan Peraturan Daerah dan membuat Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah se Januari 08, 2010. U. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan resmi disahkan pada 11 Juli 2023. TENTANG. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan. KEUANGAN NEGARA . Markus Sianturi. Perubahan pertama: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020. BPK Memberikan Keterangan atas Permohonan Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 15 Tahun 2006 terhadap UUD Tahun 1945. Dalam UU ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip antara lain pendidikan diselenggarakan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku a. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2003. UMUM. Pemerintah sebelumnya menargetkan agar aturan turunan dari undang-undang tersebut bisa selesai pada September 2023. Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835); 7. UU No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2003. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG. Mengubah : UU No. Undang-undang (UU) No. Pada tahun 2003-2004 pemerintah Indonesia melakukan. Preview. . UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara: Keuangan Negara adalah semua hak dan. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA . 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) 3. Berikut ini adalah ringkasan dari UU No. 17 Tahun 2003 terdiri dari 39 pasal yang dijelaskan dalam UU. Pring 19 Aug, 2021 Pikiran Pringadi. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari,. Volume 4, Nomor 1, Juni 2021 e-ISSN : 2614-8617 p-ISSN : 2620-7346. UU ini mencabut UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009. STATUS. Organisasi Kemasyarakatan - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Pasal yang diubah yaitu Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12Pasl 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20Pasal 21, Pasal 22, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 47, Pasal 48, Pasal. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun. 32 Tahun 2013. BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan Pasal 2 MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan. Wajib belajar adalah program. bahwa berdasarkan. 17. UU No. NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG P E L A Y A R A N DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. UU Nomor 17 Tahun 2008; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara?,kedua, bagaimana pengaruh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terhadap risiko fiskal?. Belum Tersedia. diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Berikut ini adalah ringkasan dari UU No. bahwa Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang; d. Pengusaha atau. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Nomor. Semoga informasi ini bermanfaat. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah e. 2. Undang-undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara. 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Hak Cipta Direktorat Jenderal. Indonesia, Pemerintah Pusat. UU 17 Tahun 2003 05-04-2003 Keuangan Negara LN 2003 (47): 20 hlm TLN 4286: 21 hlm Berlaku 2. Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam UU No. 17. ABSTRAK:. RUU Sisdiknas bukan omnibus law karena RUU Sisdiknas mencabut tiga undang-undang (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Bentuk. TENTANG. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 12. Permen No. PP No. Peraturan Pemerintah (PP). 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. Indonesia, Pemerintah Pusat. Download. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. PENJELASAN. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan. Undang-undang (UU) NO. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Ne~ara, Republik Indonesia No~or 4286); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: T. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan. 2 Tahun 2018. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo UU Nomor 9 Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Latar Belakang Masalah Perencanaan dan penganggaran daerah telah menjadi isu yang sangat penting terutama jika dikaitkan dengan tuntutan praktis implementasi desentralisasi administrasi pemerintahan dan implementasi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. TENTANG. 5. Selain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, masih ada 5 lagi undang-undang yang mengatur hal serupa, yaitu: Demikian ulasan singkat yang membahas dan menerangkan bahwa undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara adalah Undang-Undang No. 2. Tren. 4286, LL SETNEG : 20 HLM. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. E. bahwa Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang; d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Dengan Persetujuan Bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan :. Undang-undang (UU) No. ATAS. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh T. 3985, LL SETNEG : 24 HLM. Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat luas. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (X) PP No. Sebagai suatu negara yang berdaulat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang – undang Dasar 1945 Bab VIII perihal Keuangan Negara. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah. PP ini mengatur mengenai pembinaan pelayaran, angkutan di perairan, kepelabuhanan, perkapalan, kenavigasian, surat dokumen dan warta kapal, manajemen keamanan kapal, dan konsesi. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2003. 1. Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Stb. Preview. Nomor. ABSTRAK: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2021 termuat dalam UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka, rnendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2002. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. 2016/NO. bahwa pengelolaan hak dan kewajiban negara sebagaimana dimaksud pada huruf a. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim). 2. Obat. 17 Tahun 2003 menegaskan bahwa: (1) Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. PKWT sendiri merupakan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. MARIA FLORIDA LENGGA. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945: 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM53 Tahun 2018 Tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi. 17, LN. 17. 2003. Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan. 18. 239, TLN NO. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN . PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. bahwa Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal. Pasal 1 dan pasal 2 berisi tentang penjelasan instrumen-instrumen yang. Judul. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara d. Penerbitan Undang-undang No. Liputan6. 10. Pengertian dan Lingkup Keuangan Negara. PENJELASAN. Terdapat beberapa permasalahan yangUndang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:KETENTUAN PENUTUP. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. pdf. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Kewenangan dari MK yang dapat dilihat dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. NOMOR 35 TAHUN 2014 . Tipe Dokumen. PUTUSAN Nomor 95/PUU-XIV/2016. UU Nomor 8 Tahun 2017 - Penjelasan. UU No. UU 17 Tahun 2007 05-02-2007 Rencana Pembangunan JangkaCATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2003. NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat “… yang bertanggung jawab kepada DPRD”; a. Frasa "pemufakatan jahat" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan. UNDANG-UNDANG TENTANG KEUANGAN NEGARA ABSTRAK : - Penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. PP No. Uu 17 2003. Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan Daerah yang ada di IndonesiaDijabarkan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan APBN adalah: Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Implikasi Adanya Paket Undang Undang Keuangan Negara >Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara >>Salah satu implikasi penetapan UU Nomor 17 Tahun 2003 adalah mulai diterapkannya anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Katalog Produk. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawabTipe: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran: T. 18. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah. SK No 187004A. informasi dan edukasi tentang Kesehatan jiwa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto. MENGACU PADA UU NOMOR 17 TAHUN 2003 A. Hal ini diatur dalam Undang-Undang atau UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 68 tentang ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. 3. Bisnis.